Demikian pula soal dugaan hilangnya lembu milik BUMK. Riki menuturkan, tidak pernah ada penyerahan lembu kepada dirinya sejak awal menjabat sebagai Datok Penghulu pada tahun 2019.
Bahkan sebut Riki, dirinya hanya menerima Stempel Desa dan Kereta Dinas dari Datok Penghulu lama, tidak lebih hanya itu saja yang diberikan kepada dirinya.
“Saya tidak tahu asal usul lembu itu karena saat saya menjabat tidak pernah ada serah terima,” ujarnya.
Klarifikasi Soal Dana Desa dan Musyawarah Kampung.
Menjawab tudingan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak transparan dan tidak melalui musyawarah, Riki menegaskan semua kebijakan keuangan desa selalu dibahas dalam musyawarah kampung yang dihadiri perangkat desa, pendamping desa, serta perwakilan kecamatan.
“Semua kegiatan sudah melalui proses musyawarah dan memiliki bukti-bukti administrasi yang sah di Gedung Serba Guna Desa,” katanya.
Tanggapan Terhadap Akun Media “Garang”.
Riki juga menyayangkan pemberitaan sepihak oleh akun media sosial Garang, yang menurutnya telah menyebarkan fitnah dan informasi tidak benar.
“Saya merasa difitnah. Semua tudingan itu tidak berdasar karena saya punya bukti-buktinya,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa akun Media Garang tidak menyoroti kasus penggunaan dana desa tahun 2017 sebesar lebih dari Rp200 juta oleh mantan Datok MY dan Sekretaris KMD, sebelum ia menjabat.
“Saya sudah tiga kali menyurati mereka agar mengembalikan dana tersebut, tapi tidak diindahkan. Kenapa Media Garang diam saja soal itu? Apakah karena ada kepentingan pihak tertentu?” sindirnya.
Dan masyarakatpun bertanya kepada Riki kenapa tidak ada tindak lanjut dari temuan penyimpangan DD tahun 2017 tersebut yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Nyangkutnya di mana?, tanya masyarakat kembali kepada Riki.
