Dalam pengamatan PWI, belakangan ini muncul sejumlah akun anonim yang aktif menyebarkan informasi tanpa dasar yang jelas.
Konten yang beredar tidak lagi sebatas kritik konstruktif, melainkan telah mengarah pada serangan personal terhadap pimpinan daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang.
Menurut Erwan, kondisi tersebut tidak hanya mencederai etika komunikasi publik, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial, terutama di masa pemulihan pascabencana.
Ia menilai, narasi yang tidak didukung data valid dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Lebih jauh, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang saat ini tengah berupaya menangani dampak bencana secara bertahap.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang saat ini terus mempercepat penyaluran berbagai bantuan bagi masyarakat terdampak.
Program yang dijalankan meliputi rehabilitasi rumah warga, penyaluran Jaminan Hidup (Jadup), serta dukungan pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Namun demikian, derasnya arus informasi yang tidak terverifikasi di media sosial dinilai berdampak langsung terhadap kondisi di lapangan.
Selain memengaruhi psikologis korban yang masih dalam tahap pemulihan trauma, hoaks juga berpotensi memicu ketidakpercayaan terhadap proses distribusi bantuan.
