PT Satya Agung Tidak Pernah Menyerobot Lahan Warga

  • Bagikan

 53 total views,  1 views today

Aceh Utara (MA) Terkait Rilis yang diterima oleh mediaaceh.co.id pada tanggal 14 September 2021 tentang pemberitaan PT Satya Agung yang berjudul “Masyarakat Gampong Kilometer VIII Menuding PT Satya Agung Menyerobot Lahan Warga”. Dalam pemberitaan tersebut PT Satya Agung, mengklarifikasi dengan Nomor Klarifikasi : 355/SAG/IX/2021. pada mediaaceh.co.id, Bahwa PT Satya Agung Tidak Pernah Menyerobot Lahan Warga.

Terkait informasi penyerobotan lahan warga oleh PT Satya Agung adalah tidak benar, dan nilai bersifat imajinatif dan asumtif belaka secara sepihak,” kata Chief Business Development Officer (CBDO) PT Satya Agung,H. Tarmizi Thayeb, dalam keterangan tertulis diterima oleh mediaaceh.co.id, Kamis 16 September 2021.

Tarmizi mengklaim PT Satya Agung sangat menghormati dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Sehingga setiap tindakan dan operasional kegiatannya dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menghargai masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.

“Karena bagi kami warga lingkungan merupakan mitra kerja. Kami berkomitmen untuk membantu perekonomian warga lingkungan dengan berbagai program, seperti memakai tenaga kerja dari lingkungan dan membangun kebun plasma untuk warga di sekitaran PT Satya Agung,”ucapnya Tarmizi.

PT SA menolak disebutkan telah menyerobot atau menggarap tanah milik warga. Karena, pihaknya tidak pernah menggunakan tanah milik warga untuk kepentingan perusahaan.

“Semua lahan yang dikuasai merupakan tanah yang telah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang telah disahkan secara hukum, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diperoleh sejak tahun 1981. Dan, telah diperpanjang haknya sampai dengan tahun 2035,” terangnya Tarmizi.

Artinya, kata Tarmizi, HGU tersebut masih berlaku dan PT Setya Agung tidak menyerobot lahan masyarakat, apalagi mengerjakan lahan di luar HGU-nya tanpa legalitas lahan yang sah seperti yang diberitakan. Pihak perusahaan telah berupaya memberitahukan dan memperingatkan kepada warga penggarap agar tidak menggarap di dalam HGU PT Setya Agung dan telah berulang kali melakukan dialog secara kekeluargaan difasilitasi oleh Muspika.

Lanjut Tarmizi, dalam persoalan tersebut. Alhasil, ada beberapa oknum masyarakat menolak untuk mengembalikan lahan HGU PT Satya Agung, yang notabane masyarakat atau penggarap tersebut juga tidak memiliki alas hak atau legalitas atas penguasaan lahan tersebut.

Terkait laporan pengaduan PT Setya Agung ke Polres Lhokseumawe atas dugaan pidana, Tarmizi menyebutkan hal itu salah satu upaya perusahaan untuk mempertahankan haknya yang telah diberikan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 108 tentang KUHAP. “Jadi, bukan pengalihan isu atau membungkam tuntutan warga,” ujarnya.

Tambah Tarmizi, PT Satya Agung masih membuka pintu dialog bagi masyarakat penggarap yang berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, pungkasnya Chief Business Development Officer (CBDO) PT Satya Agung, H. Tarmizi Thayeb.

Diberitakan sebelumnya Sejumlah masyarakat Gampong Kilometer VIII, Simpang Keramat, Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara, menuding PT Satya Agung telah menyerobot lahan milik warga setempat.

Hal itu disampaikan masyarakat saat menggelar konferensi pers di Sekretarian Bersama (Setber) Jurnalis Pasee yg didampingi sejumlah aktivis solidaritas mahasiswa untuk rakyat (SMUR), Senin (13/9).

Perusahaan perkebunan yang mulai beroperasi sejak 1981 itu telah melakukan penyerobotan dan menguasai lahan milik Gampong Kilometer VIII secara sepihak. “Kami memiliki peta terhadap lahan kami ini, yakni peta wilayah desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1980,” ungkap Muhammad Nasir Kepala Dusun Keuramat.

Lebih lanjut Amad Kadus Sapaan akrap Kepala dusun Keuramat menjelaskan sengketa lahan antara PT Satya Agung ini sudah berlangsung sejak 1982, namun orang tua sebelumnya tidak berani melakukan protes.

Namun saat ini sejak 2018 masyarakat dengan berpatokan pada peta batas wilayah memberanikan diri untuk menggarap kembali lahan yang telah ditelantarkan itu dengan membabatnya (Imas) kembali untuk bercocok tanam.

Konflik antara Perusahaan dan wargapun tidak terelakkan, beberapa kali sempat terjadi mediasi untuk penyelesaian namun tuntutan warga tidak pernah di gubrisnya, bahkan warga sempat menahan alat berat milik PT yang sedang beroperasi dilahan yang di anggap masuk wilayah Gampong.

Dalam setiap mediasi perwakilan Gampong menuntut agar PT Satya Agung dapat menunjukkan batas HGU dengan menurunkan BPN untuk pengukuran ulang.

Oktober 2020 tuntutan warga untuk pengukuran kembali tapal batas hak guna usaha (HGU) direalisasikan oleh PT Satya Agung dengan menurunkan tim pengukur dari BPN Aceh Utara.

Dalam pengukuran yang dilakukan pihak BPN, selain melibatkan perwakilan perusahaan dan masyarakat, Muspika Simpang Keuramat juga ikut serta yang kemudian selang beberapa Minggu dilanjutkan dengan ekspos hasil pengukuran yang berlangsung di aula kantor camat.

Baik dalam pengukuran maupun ekspos yang di lakukan oleh BPN terbukti bahwa ada sekitar lebih kurang 50Ha lahan Gampong Kilometer VIII diluar HGU yang dikuasai perusahaan sejak 1982 dan tanami Rambong (pohon karet).

Tambah Muhammad Nasir, masyarakat sendiri sudah berupaya melakukan mediasi untuk penyelesaian persuasif dengan PT Satya Agung, namun sampai hari ini belum ada titik temu dan tidak ada etikat baik dari perusahaan perkebunan yang dipimpin oleh Djufli Bahroni itu.

Sementara itu, Keuchik Gampong Kilometer VIII, Mahyeddin Abubakar menyebutkan, setelah ekspos hasil pengukuran tidak ada lagi upaya mediasi yang dilakukan oleh PT Satya Agung.

Terakhir tertanggal 8 Februari 2021 manejemen PT Satya Agung mengirimkan surat permohonan penyelesaian garapan dalam HGU PT Satya Agung kepada Bupati Aceh Utara.

Dalam surat bernomor 82/SAG/II/2021 yang turut ditembusi kepada Geuchik kilometer VIII itu sebagai tindak lanjut pertemuan antara Menajemen PT Satya Agung dengan bupati pada tanggal 6 Februari 2021.

Lebih lanjut Geuchik pencetus parfum Nilam Aceh Utara itu menegaskan bahwa isi surat tersebut tidak benar, dimana pihak perusahaan telah menuduh masyarakat Kilometer VIII telah menguasai lahan dalam HGU seluas lebih kurang 140,06Ha.

Dalam surat yang ditanda tangani oleh H. Tarmizi Thayeb selaku CBDO perusahaan ikut menawarkan kompensasi/tali asih sebesar 1 Juta rupiah/Ha kepada masyarakat penggarap lahan HGU. “ini juga kami tolak karena tidak benar apa yang disampaikan,” ujarnya Keuchik.

Lanjutnya, Tidak puas dengan menyurati Bupati, terakhir tanggal 26 Agustus 2021 Keuchik bersama Ka dusun Keuramat dan dua warga lainnya yakni wakil tuha Peut dan perwakilan pemuda menerima surat pemanggilan dari polres Lhokseumawe untuk dimintai keterangan.

Menyangkut surat pemanggilan dari unit III Tipidter satuan Reskrim Polres Lhokseumawe atas laporan Syahrizal Ir staf legal pt Satya Agung sebagai terduga tindak pidana penyerobotan hak atas tanah ini merupakan upaya pengalihan issu dan membungkam tuntutan masyarakat atas penguasaan lahan yang dilakukan Perusahaan sejak 1982″ pungkas Mahyeddin Abubakar Keuchik Gampong Kilometer VIII ini.(*).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...