Lebih lanjut, Iqbal mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan. Ia menilai, beberapa rekanan tidak memenuhi standar nasional dalam penyediaan material maupun volume pekerjaan yang ditentukan.
“Kalau dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, apalagi dengan material yang kualitasnya rendah, tentu berakibat fatal. Negara bisa mengalami kerugian besar, sementara masyarakat tidak memperoleh manfaat maksimal. Kualitas bangunan bisa cepat rusak, bahkan ada yang tidak bertahan hingga satu tahun,” tegasnya.
Iqbal meminta semua pihak, baik perusahaan rekanan maupun pejabat pembuat komitmen, agar tidak bermain-main dengan pembangunan infrastruktur publik. Ia menekankan, proyek yang dibiayai dari uang rakyat itu harus benar-benar diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan yang seharusnya meningkatkan taraf hidup rakyat justru menjadi sumber kerugian negara. Kita tidak boleh membiarkan proyek yang dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan kualitas dan standar keselamatan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Iqbal juga menyerukan agar aparat penegak hukum (APH) ikut turun tangan melakukan pengawasan ketat. Ia menegaskan, setiap praktik yang menyalahi prosedur, mulai dari proses tender, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
