“Kami mendesak aparat penegak hukum agar tidak menutup mata. Harus ada tindakan nyata terhadap perusahaan nakal yang melanggar aturan. Jangan biarkan dana otonomi khusus yang seharusnya menjadi modal pembangunan Aceh justru disalahgunakan,” ujarnya.
Iqbal menekankan, keterlibatan aparat hukum sangat penting untuk mencegah kerugian negara lebih besar sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku penyimpangan. Ia juga berharap peran masyarakat dalam mengawasi proyek-proyek pemerintah semakin ditingkatkan, agar setiap rupiah dana pembangunan benar-benar tepat sasaran.
“Pembangunan ini milik rakyat. Kalau hasilnya buruk, rakyat yang paling dirugikan. Karena itu, semua pihak harus bertanggung jawab, baik rekanan, pemerintah, maupun aparat hukum,” tutup Iqbal yang juga dikenal sebagai aktivis pemerhati pembangunan di Aceh.(R)
