Pontensi “Ancaman Anggaran” Pemerintahan Mualem-Dek Fadh dengan Inpres Nomor 1/2025

Lalu, muncul juga dampak sosial dan ekonomi sebagai akibat dari efisiensi atau berkurangnya dana untuk pelayanan publik. Ini juga dapat berdampak pada kualitas layanan publik jika tidak diimbangi dengan manajemen yang baik.

Selain itu, akan memunculkan pengangguran dan perlambatan ekonomi, karena proyek infrastruktur yang terhambat, sehingga dapat mempengaruhi sektor ketenagakerjaan dan aktivitas ekonomi lokal, yang sebagian besar bergantung pada belanja pemerintah.

Lantas, peluang dan langkah strategis apa yang harus dilakukan Mualem-Dek Fadh pada tahun pertama menjalankan roda Pemerintah Aceh? Pertama kata Shaleh, tentu saja melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mualem-Dek Fadh harus lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber PAD, seperti pariwisata, investasi, atau pengelolaan sumber daya alam.

Kedua, melakukan efisiensi belanja Non-Prioritas seperti, pemotongan pengeluaran SPPD dan ATK yang perlu dikelola secara strategis. Tujuannya, memastikan bahwa efisiensi ini tidak mengganggu pelayanan esensial.

Ketiga, penguatan dana Desa dan CSR (Corporate Social Responsibility). Dalam kondisi terbatas, program berbasis dana desa atau CSR dari perusahaan lokal, dapat menjadi alternatif untuk membiayai proyek kecil.