“Bergabung dengan koalisi pilkada DPRD tidak menambah nilai politik apa pun bagi PKS. Sebaliknya, jika PKS bersama PDIP menolak kebijakan ini, mereka akan tampil sebagai kekuatan moral—partai yang berpihak pada rakyat dan menjaga marwah reformasi,” jelasnya.
Menurut Alip, sikap tersebut berpotensi melahirkan konfigurasi politik baru yang menarik: koalisi nasionalis–religius dengan daya tarik elektoral kuat. “Kalau mau simbolik, ini bisa disebut koalisi merah-putih sejati. PDIP dengan merahnya, PKS dengan putihnya,” katanya.
Koalisi semacam ini dinilai berpotensi menjadi magnet bagi suara protes rakyat—kelompok pemilih yang kecewa terhadap demokrasi yang semakin elitis, transaksional, dan menjauh dari kepentingan publik. Dalam konteks Pemilu 2029, suara-suara tersebut dapat menjadi penentu arah politik nasional.
Menanggapi anggapan bahwa PKS dan PDIP sulit dipertemukan karena perbedaan ideologi, Alip menilai pandangan tersebut mengabaikan fakta sejarah politik Indonesia.
“Secara historis, PKS justru memiliki saham politik besar dalam proses yang mengantarkan Megawati ke kursi presiden. PKS—yang saat itu masih bernama Partai Keadilan—merupakan salah satu kekuatan politik efektif yang secara konsisten menekan Gus Dur untuk mundur karena terkait dugaan kasus Bulogate dan Brunaigate. Rangkaian tekanan politik itulah yang membuka jalan bagi Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Sejarah ini tidak bisa dihapus begitu saja,” tegasnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
