JAKARTA | MA — Perdebatan mengenai usulan pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kian mengerucut. Di tengah mayoritas partai parlemen yang telah menentukan sikap, perhatian publik kini tertuju pada satu partai yang belum menyatakan posisi secara tegas: Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sejumlah partai seperti Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, NasDem, dan PAN secara terbuka mendukung pilkada melalui DPRD. Di sisi lain, PDI Perjuangan menegaskan penolakan. Di antara dua kutub tersebut, PKS berada pada posisi strategis—dan justru karena itu, sikapnya menjadi yang paling dinantikan publik.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menilai PKS tengah berada dalam fase kalkulasi politik yang krusial. Menurutnya, PKS dihadapkan pada pilihan antara keuntungan jangka pendek dalam lingkar kekuasaan atau konsistensi sikap untuk membangun modal politik jangka panjang.
“PKS sedang menghitung arah: memilih kenyamanan menabung uang dalam kekuasaan hari ini, atau konsistensi sikap untuk menabung suara menuju Pemilu 2029,” ujar Alip.
Secara matematis, lanjut Alip, keberadaan PKS di barisan pendukung pilkada DPRD tidak menentukan. Koalisi pendukung kebijakan tersebut telah mengantongi suara yang cukup untuk memenangkan voting di parlemen; dengan atau tanpa PKS, permainan tetap berjalan. Karena itu, secara politik justru lebih rasional bagi PKS untuk mengambil posisi berseberangan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
