ACEH BESAR (MA) – Sudah sepuluh bulan berlalu sejak Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar diperpanjang untuk melanjutkan pemerintahannya di periode kedua. Dalam kurun waktu tersebut, masyarakat Aceh Besar menaruh harapan besar akan adanya kebijakan dan program pembangunan yang signifikan, yang dapat meningkatkan daya beli melalui realisasi anggaran APBK 2024.
Namun, harapan tersebut tampaknya belum sejalan dengan kenyataan. Hingga saat ini, proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan oleh dinas teknis belum juga ditenderkan. Akibatnya, realisasi anggaran APBK 2024 di Aceh Besar menjadi yang terendah di antara kabupaten lain di Aceh.
Pengamat sosial, politik, dan pembangunan dari Universitas Abulyatama (Unaya), Dr. Usman Lamreung, M.Si, dalam siaran persnya yang diterima mediaaceh.co.id pada Rabu (12/6), menyebutkan bahwa rendahnya realisasi anggaran dan belum berjalannya tender proyek pembangunan memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Kondisi ini mencerminkan kelemahan Pj Bupati Aceh Besar dalam manajemen tata kelola pemerintahan, terutama dalam kebijakan percepatan pembangunan dan realisasi anggaran,” ujar Usman.
Pantauan menunjukkan bahwa setiap minggu Pj Bupati melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Meskipun bisa dimaklumi jika kunjungan tersebut bertujuan untuk mencari sumber anggaran APBN, masyarakat mencatat bahwa perjalanan dinas ke Jakarta telah menjadi rutinitas tanpa hasil nyata dalam penyerapan dan realisasi anggaran.
