“Selama sepuluh bulan ini, masyarakat Aceh Besar lebih sering membaca berita tentang acara seremonial yang dilakukan oleh Pj Bupati daripada langkah-langkah konkret dalam mempercepat realisasi anggaran dan tender proyek pembangunan,” ungkap Usman.
Hal ini menimbulkan kesan bahwa Pj Bupati lebih fokus pada acara seremonial dibandingkan dengan tugas utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Situasi ini mendorong masyarakat Aceh Besar untuk meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Bupati Aceh Besar. Masyarakat menilai bahwa Pj Bupati gagal dalam mempercepat realisasi anggaran pembangunan, yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat karena tidak ada proyek yang berjalan di Aceh Besar.
“Masyarakat berharap ada perubahan yang nyata demi kemajuan dan kesejahteraan Aceh Besar,” pungkas Usman. (Sayed Panton)
