Perbedaan pemahaman aturan baru Permen LHK No. 1 tahun 2024/Permen KP No. 22 tahun 2021.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini diberikan mandat mengelola konservasi jenis ikan/satwa aquatic yang dilindungi, termasuk beberapa reptile aquatic seperti penyu dan beberapa spesies perairan/perairan pesisir.
“Hal ini dijadikan alasan teknis birokrasi oleh BKSDA untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan taksa perairan ke DKP/KKP,” kata tokoh itu.
Bagaimana realita satwa dilindungi? Menurut UU No. 5 Tahun 1990 / UU No. 32 Tahun 2024, katanya, Buaya Muara (Crocodylus porosus) secara taksonomi dan regulasi perlindungannya (satwa liar) sejak dulu berada di bawah kewenangan Ditjen Bksda Kementerian LHK (BKSDA di tingkat daerah).
Dalam kondisi GDKSM, yang dibutuhkan warga adalah tim Standard Operating Procedure (SOP) penanganan cepat, evakuasi, dengan infrastruktur/personil yang terlatih (seperti Tim BKSDA) yang sudah tersedia.
“Melempar seperti bola pingpong atas kewenangan seperti ini sangat berbahaya karena,” ucapnya.
Dikatakan, kekesalan warga dan dalam suana tidak dilindungi, mereka bisa saja mengambil tindakan sendiri yang membahayakan keselamatan atau membunuh satwa dilindungi.
Sehingga bila tanggung jawab atas keselamatan hewan dan manusia dibebankan kepada KKP/DKP Daerah, dinas ini belum siap secata infrastruktur.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
