Misalnya, DKP di tingkat kabupaten umumnya tidak memiliki Tim Rescue Satwa Wild Relief atau alat tangkap khusus buaya (seperti jerat, kandang angkut, dan obat penenang).
Tokoh ini menawarkan solusi dan langkah ideal di tengah polemik “buaya kluet”, agar penanganannya tetap berjalan tanpa beralasan pada regulasi.
“Pemkab Aceh Selatan dalam hal ini, Badan Kesbangpol, BPBD, atau Satpol PP dan BKSDA seharusnya segera membentuk Tim Satgas Gabungan Penanganan Konflik Satwa (GPKS) dan BKSDA tetap memimpin aksi teknis evakuasi di lapangan,” kata tokoh yang masih aktif di birokrasi itu.
Pihak BKSDA sejauh ini, belum menanggapi pertanyaan masyarakat tersebut dan pihak mediaaceh.co.id berusaha untuk mendapatkan tanggapan dari lembaga konservasi itu.(Maslow Kluet).
