Banda Aceh (MEDIAACEH)-Keseriusan Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca tercermin dari partisipasi aktif pada Conference of the Parties (COP 23) Fiji, yang berlangsung di Kota Bonn, Jerman sejak tanggal 6 hingga 17 November 2017 yang dihadiri oleh para perwakilian lebih dari 200 negara.
Salah satu peserta dari Aceh, Tarmizi mengutip prnyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr. Siti Nurbaya mengungkapkan, komitmen Indonesia untuk melaksanakan Paris Agreement melalui beberapa strategi kunci meliputi;
1) Penyusunan kerangka transparansi nasional;
2) Percepatan implementasi perhutanan sosial termasuk skema hutan ada;
3) Restorasi gambut seluas 2 juta hektar;
4) Ratifikasi konvensi minamata;
5) Pengurangan 70% sampah plastik;
6) Mendukung upaya pengendalian perubahan iklim kepada negara berkembang lainnya.
“Pada sesi penutupan Pavilliun Indonesia, Menteri Siti Nurbaya juga menekankan bahwa agenda pelaksanaan Paris Agreement harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan institusi, termasuk parlemen, masyarakat sipil, pihak swasta dan juga komunitas internasional,’ ujar politisi PNA ini dalam rilis yang diterima mediaaceh.co.id, Sabtu, 17 November 2017.
Lanjut dia, sejak tahun 2007 Aceh telah menetapkan berbagai kebijakan strategis sebagai upaya dalam pengendalian perubahan iklim terutama yang bersumber dari sektor hutan dan lahan.
“Kebijakan tersebut meliputi moratorium logging dan perbaikan tata kelola kehutanan dan perizinan. Upaya-upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan yang ditengarai menjadi faktor penting dalam perubahan iklim,” ujarnya.
Sepeeti diketahui, luas tutupan hutan Aceh saat ini lebih dari 3 juta hektar, yang menjadikan Aceh sebagai wilayah sub nasional dengan tutupan hutan terluas di Sumatera, dan secara otomatis menjadi harapan bagi Indonesia dalam memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca seperti yang telah di sampaikan sebagai komitmen nasional di dalam NDC (Nationally Determined Contribution).
“Delegasi Aceh yang menjadi bagian dari delegasi Indonesia dengan difasilitasi oleh proyek SICCR-TAC (Support to Indonesia Climate Change Response-Technical Assistance Component) yang didanai oleh Uni Eropa, disambut hangat oleh sejumlah stakeholder kunci pada event penting itu.,” tambah Tarmizi.
Sejumlah permintaan dan dorongan untuk melakukan konsolidasi upaya sinergis mitigasi dan adaptasi Perubahan iklim ditingkat sub national diterima oleh delegasi Aceh dari berbagai pihak seperti UNCDF, GCF (Green Climate Fund), dan delegasi Uni Eropa untuk Indonesia untuk memfasilitasi pertemuan tindak lanjut pada kuartal ke-2 tahun depan.
“Perwakilan delegasi pemerintah Aceh, Kautsar Muhammad Yus anggota DPRA yang berada di Paviliun Indonesia menyambut tantangan ini dan sesunguhnya tanpa diminta, Aceh sendiri memang sudah berencana untuk melakukan konsolidasi secara intens terkait isu pembangunan berkelanjutan dan khususnya soal perubahan iklim di tahun 2018” imbuhnya. Pada event ini akan diundang mitra potensial di tingkat nasional dan global untuk bersinergi dan mendukung aksi-aksi nyata tekait perubahan iklim di Aceh,” ujar Tarmizi.
Tambah Tarmizi, Gubernur Irwandi Yusuf menaruh perhatian besar terhadap isu lingkungan termasuk perubahan iklim. “Di dalam rencana pembangunan jangka menengah Aceh (RPJMA) yang sedang dirampungkan saat ini, telah dituangkan rencana pengembangan skema insentif bagi wilayah hulu yang memberikan jasa lingkungan bagi wilayah hilir,” pungkasnya. (r)
Foto: Ilustrasi
