Salah seorang tokoh masyarakat Sabang yang aktif mengawal isu pelaksanaan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Panwaslih selama ini lebih banyak pasif dan hanya menunggu laporan itu pun kalau ada, tanpa melakukan tindakan nyata sebagai pokoknya.
“Terus terang saja boleh dikatakan kami hampir tidak melihat mereka aktif di lapangan atau memberikan laporan yang transparan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada. Padahal seperti kita ketahui anggaran yang diterima Panwaslih sama besarnya dengan daerah lainnya untuk pengawasan Pilkada. Ironisnya lagi, untuk pelaksanaan PSU minta lagi anggaran sebegitu sebesar ini namanya tidak punya malu hanya mengawasi 1 TPS minta uang mencapai Rp 1,5 miliyar,” kata sumber media ini, Selasa (18/03/2025) yang namanya enggan dipublis.
Kritik terkait kinerja Panwaslih Kota Sabang juga datang dari pihak-pihak yang menyoroti penggunaan anggaran, mereka menilai dana yang dikucurkan selama ini lebih banyak terserap untuk perjalanan dinas (SPPD) dan operasional, ketimbang melakukan tugas pokok yakni pengawasan yang efektif dalam proses pelaksanaan Pilkada.
“Semestinya mereka sebagai garda terdepan dalam menegakkan aturan Pemilu wajib menjalankan tugas utamanya yakni pengawasan bukan malah berpergian menghabiskan anggaran. Sehingga, diketahui terjadi persoalan sampai harus ada PSU dan menghabiskan uang negara tidak sedikit., ungkap seorang warga Sabang yang aktif mengikuti perkembangan Pilkada.
