Dari awal tahapan Pilkada berlangsung bermunculan berbagai dugaan pelanggaran seperti Money Politik (Politik Uang) dan ketidaktertiban administrasi mencuat, namun sayangnya pihak Panwaslih dianggap tidak mengambil langkah positif. Dan wajar publik menilai Panwaslih “makan besar tak sanggup bergerak”.
Menurut informasi yang diperoleh media ini dari total anggaran sebesar Rp1,5 miliar diajukan Panwaslih, Pemko Sabang mengabulkan sekitar Rp557 juta. Pun begitu, angka ini tetap dianggap terlalu besar, mengingat PSU hanya akan digelar pada 1 TPS.
“Ini aneh, pengawasan PSU pada 1 TPS saja anggarannya dibutuhkan ratusan juta rupiah, untuk apa uang sebesar toch pelaksanaannya hanya sehari. Sedangkan kebutuhan rakyat Sabang keseluruhan masih banyak yang lebih mendesak, seperti bantuan sosial di bulan Ramadhan, justru tidak mendapatkan prioritas, dimana lebaran sudah didepan mata. Termasuk gaji Tenaga Harian Lepas yang sampai saat belum tau nasibnya,” ujar warga Sabang lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Panwaslih Kota Sabang, Mawardi, dikonfirmasi awak media ia membenarkan bahwa Panwaslih Kota Sabang telah pengajuan anggaran sebesar Rp1,5 miliar.Menurut pejabat yang kerap berpindah-pindah tugas ini sebagian besar anggaran digunakan untuk pembayaran gaji dan operasional.
