“Kami masyarakat tidak ingin uang rakyat hanya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat nyata bagi demokrasi. Jika memang tidak efektif, lebih baik anggaran itu dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak,” pungkas seorang tokoh masyarakat lainnya.
Dengan mencuatnya kontroversi ini, masyarakat menantikan langkah dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan bukan sekadar formalitas demi pencairan uang negara.
Kabar lainnya terhadap Panwaslih Kota Sabang adalah pekerjaan di lembaga pengawasan Pilkada ini ada yang rangkap jabatan, jika demikian enak donk bisa menerima gaji ganda seperti karyawan Baitul Mal dan aparatur desa (Gampong) yang menjabat sebagai Tuha Peut dan yang bersangkutan juga anggota Panwaslih. (R)
