Bagi rakyat sipil dan warga masyarakat, toh tinggal tut wuri handayani saja. Seperti RUU Omnibus Law ssja yang hendak dipaksakan, toh tidak banyak juga pihak yang panggah, pasrah. Apalagi untuk diajak memahami dan menjalankan Pancasila dengan baik dan benar serta serius. Bukan sekedar untuk dijadikan alasan bagi-bagi jatah dan jabatan belaka.***
Jakarta m, 23 Februari 2020
