Ia menilai pembiaran terhadap perusakan hutan tidak bisa dianggap sebagai kelalaian biasa. Ketika pelanggaran terus terjadi tanpa tindakan tegas, kepercayaan masyarakat terhadap negara ikut terkikis.
Muhammad Iqbal juga menyoroti kondisi masyarakat adat dan lokal yang sering kali tidak dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, mereka hanya menjadi penonton, bahkan ikut menanggung risiko bencana, sementara keuntungan dinikmati pihak tertentu.
“Hutan bukan untuk dirusak, tapi untuk dijaga bersama. Kalau hutan habis, yang hilang bukan hanya pohon, tapi juga sumber hidup masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata, mulai dari penegakan hukum yang tegas hingga pembenahan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan transparan.
Menurutnya, tanpa perubahan serius, bencana akan terus berulang dan rakyat Aceh akan selalu berada di posisi paling rentan. (R)
