Minyak di Bawah Tanah, Air Mata di Permukaan

Di desa Alur Cucur, seorang pemuda bernama Iskandar (27) memperlihatkan tangan kasarnya. “Kami tidak butuh janji. Kami hanya ingin kerja di tanah sendiri,” katanya.

Ia mengaku pernah melamar ke perusahaan migas lokal, tapi tidak pernah diterima. “Katanya butuh pengalaman dan ijazah tinggi. Tapi siapa yang mau sekolah kalau dari kecil saja harus bantu orang tua?”

Suara seperti Iskandar adalah potret nyata tentang ketimpangan struktural; ketika kebijakan energi berjalan tanpa menyentuh denyut sosial di akar rumput.

Antara Pusat dan Daerah: Perebutan Kue Migas

Hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh memang rumit. UUPA menjanjikan 70% bagi hasil migas untuk Aceh, tapi dalam praktiknya, mekanisme dan pelaksanaannya sering kabur.

Sebagai pengamat Usman berimprovisiasi seharunya BPMA sejatinya adalah lembaga independen yang mewakili Aceh, tapi dalam banyak kasus, keputusannya masih harus “disinkronkan” dengan SKK Migas dan kementerian terkait.

Usman memberi nilai jelek pada manajemen Pertamina, apalagi problem ini bukan sekadar soal regulasi, tapi soal keberanian politik.

“Selama Aceh tidak punya posisi tawar yang kuat, maka kedaulatan energi hanya akan menjadi slogan,” ujarnya. “Pemerintah pusat terlalu lama memperlakukan Aceh sebagai wilayah penerima kebijakan, bukan mitra sejajar.”

Ia menambahkan, Aceh sebenarnya punya sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola migas secara profesional. “Tapi harus ada kemauan politik, bukan sekadar seremoni,” katanya.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya