Minyak di Bawah Tanah, Air Mata di Permukaan

Dua dekade lalu, setelah konflik panjang dan perjanjian damai Helsinki, Aceh diberi keistimewaan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Salah satu semangat utamanya: Aceh berhak mengelola sumber daya alamnya sendiri.

Untuk itulah Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dibentuk. Lembaga ini diharapkan menjadi wujud kedaulatan energi Aceh [agar rakyat tak lagi menjadi penonton dalam industri migas yang digali dari tanah mereka].

Namun kenyataannya, semangat itu perlahan pudar. Ketika kontrak Pertamina EP Rantau diperpanjang oleh SKK Migas tanpa pelibatan BPMA, rakyat merasa dikhianati.

Bukan karena mereka anti terhadap pemerintah pusat, tapi karena mereka merasa dijauhkan dari hak yang telah diatur undang-undang.

Di kantor BPMA di Banda Aceh, seorang staf muda yang enggan disebut namanya hanya menggeleng pelan ketika ditanya soal itu.

“Kami tahu masyarakat kecewa. Tapi banyak keputusan yang berada di luar jangkauan kami,” katanya lirih.

Kalimat itu mencerminkan betapa rapuhnya posisi BPMA di tengah tarik menarik kepentingan pusat dan daerah.

CSR: Antara Plakat dan Kenyataan

Di sepanjang jalan menuju Rantau, banyak terpampang papan bertuliskan “Program CSR Pertamina EP: Bersama Membangun Negeri”.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya