Minta Dokumen APBA 2023 Dibuka Total, Jangan Cuma Pokir Dewan
BANDA ACEH | MA – Ada yang menarik dari Peneliti di Lembaga Emirates Development Research (EDR), Usman Lamreung mengatakan; kalau hadirnya Buku Pokok Pikiran (Pokir) Dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang memaparkan besaran anggaran Pokir dikelola per anggota Dewan bersifat konspirasi.
Sekedar mengalihkan isu ‘Al-Ma’qru’ [Syeh Ibnu Hajar Al-Haitami] preseden Pokir Dewan di DPRA, namun lepas fokus pada Anggaran Belanja dan Pembangunan Aceh (APBA); padahal besar anggaran yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sungguh sangat besar, berbanding terbalik dengan Pokir Dewan.
Stigmanya baik, dari aspek orang-orang yang memahami perjalanan APBA dan Pokir Dewan. “Seyogianya baik, sebab azas transparansinya berjalan, tetapi bukan hanya dewan saja, Pemerintah Aceh juga harus kita kritisi, kok tiba-tiba beredar buku Pokok Pikiran Dewan, ada apa?, ini menjadi pertanyaan dikalangan pemerhati,” jelas Pemerhati Kebijakan Pemerintah dan praktisi Akademisi Unaya Aceh, pada bincang singkat. Kamis, 24 Februari 2023 di Banda Aceh.
Bocornya buku Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) RAPBA tahun 2023 yang disebarkan melalui WhatsAap, yang selanjutnya terjadilah pro dan kontra sesuai dengan sudut pandang masing-masing kelompok masyarakat Aceh. Soalnya dalam buku pokok pikiran dewan disebutkan dengan angka fantastis alokasi anggaran aspirasi rakyat yang diterima setiap dewan,
“Pada prinsipnya kita sepakat dengan publikasi buku pokok pikiran DPRA tahun 2023, ini sebagai langkah keterbukaan informasi publik dan bentuk transparansi pengelolaan anggaran agar tetap sasaran untuk mudah diawasi,” jelas Usman.
Cuma sangat disayangkan bahwa ada upaya penggiringan opini dengan sengaja, sepertinya mengalihkan perhatian publik, dengan dibukanya informasi PDF buku pokok pikiran dewan, sudah pasti konsentrasi publik Aceh tertuju pada Pokir dewan, namun terlupakan anggaran yang sudah dikelola di setiap SKPA pemerintah Aceh.
Pertanyaannya adalah kenapa buku pokok pikiran DPRA saja yang dibuka ke publik? Bukankah eksekutif di bawah SKPA begitu besar anggaran yang dikelola? Seharusnya anggaran setiap SKPA juga dibuka ke publik Aceh, tidak hanya buku pokok pikiran DPRA saja dilempar ke publik.
Jangan-jangan paket anggaran di setiap SKPA lebih parah lagi dari Pokir Dewan? Patut juga diduga jangan-jangan ada juga paket-paket pejabat dititip di setiap SKPA? Maka sebagai bentuk keterbukaan publik yang sudah dipublis adalah pokir dewan, kita mendorong Bappeda juga membuka paket anggaran yang ada di SKPA, biar publik Aceh tahu di kemana-kan paket anggaran, apakah benar-benar untuk kepentingan rakyat Aceh atau banyak paket titipan?
DPRA harus mendorong Bappeda Aceh untuk membuka dan membocorkan PDF DPA SKPA, Dokumen APBA wajib dipublis secara rinci seperti PDF Pokir DPRA, seperti bocornya buku Pokir dewan. Rakyat Aceh butuh transparansi anggaran dan transparansinya tidak hanya Pokir, tapi PDF DPA SKPA juga harus dibocorkan. [Syawaluddin].
