“Saya meminta kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia, untuk memastikan setiap pembentukan peraturan tidak bertentangan dengan 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Penting bagi kita untuk memperkuat proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi seluruh rancangan peraturan perundang-undangan,” ujar Menteri.
JAKARTA | mediaaceh.co.id – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh, Dr. Drs. Meurah Budiman, SH. MH hadiri kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kemenkum RI, di Hotel Pullman Jakarta Central Park pada Selasa, 17 Desember 2024.
Pada acara itu, dilakukan sejumlah penandatanganan kerja sama antara lain; Minutes of Meeting antara Ditjen PP dan JICA, serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Keahlian DPR RI.
Di acara ini juga ada pemberian penghargaan, yakni; Anugerah Legislasi Tahun 2024 yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta Pimpinan Tinggi Pratama.
