Namun, semangat personal seorang bupati tidak akan cukup tanpa kekuatan kelembagaan.
Pembangunan yang berkelanjutan, kata Dr. Usman, hanya bisa tercapai bila didukung oleh aparatur yang profesional dan berintegritas.
“Reformasi birokrasi harus menjadi prioritas di Aceh Barat,” tegasnya. “Bupati boleh punya visi hebat, tapi tanpa OPD yang cakap dan jujur, visi itu akan berhenti di meja rapat.”
Reformasi dari Dalam.
MENURUT Dr. Usman, tantangan terbesar pemerintahan daerah pasca-otonomi bukan terletak pada kurangnya anggaran, melainkan pada lemahnya daya eksekusi di tingkat teknis.
Banyak OPD yang masih beroperasi dengan pola lama: birokrasi kaku, minim inovasi, dan kurang transparan.
“Penataan jabatan harus berbasis kompetensi, bukan loyalitas politik,” ujarnya.
Dalam pandangannya, reformasi internal mutlak dilakukan dengan menempatkan orang-orang berintegritas di posisi strategis.
Mereka yang berani mengambil keputusan, memahami manajemen pembangunan, dan bebas dari konflik kepentingan.
Dr. Usman menilai, langkah Aceh Barat di bawah Tarmizi untuk mempercepat pembangunan adalah momentum emas untuk menanamkan good governance [pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel].
“Jika ini dimulai sekarang, dalam lima tahun Aceh Barat bisa menjadi model tata kelola daerah yang efisien di pantai barat Aceh,” ujarnya yakin.
Kekuatan Sumber Daya Manusia.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
