Namun tanpa proses ini, risiko salah sasaran akan lebih besar.
Di satu sisi, pemerintah pusat menuntut akurasi data.
Di sisi lain, masyarakat menuntut percepatan bantuan. Pemerintah daerah berada di tengah, berusaha menyeimbangkan dua tekanan sekaligus.
ANTARA KEPATUHAN DAN KECEPATAN
ARMIA tampaknya memilih jalur aman [taat pada regulasi, sembari terus mendesak percepatan].
Ia menegaskan bahwa seluruh proses harus mengikuti instruksi, juknis, dan juklak yang telah ditetapkan BNPB. Tanpa kepatuhan itu, pencairan bantuan bisa bermasalah di kemudian hari.
Namun ia juga tidak menutup mata terhadap realitas lapangan. Hunian sementara bukan sekadar proyek fisik, melainkan jembatan menuju hunian tetap (huntap) dan pemulihan ekonomi.
Jika jembatan itu terlambat dibangun, proses pemulihan akan tersendat.
Karena itu, pemerintah daerah juga meminta masyarakat proaktif membantu tim Verval. Ketika petugas datang mendata ulang, warga diminta menyiapkan dokumen yang benar agar tidak terjadi kesalahan berulang. Partisipasi publik menjadi kunci.
LEBIH DARI SEKADAR BANGUNAN
BENCANA ekologis dan geometeorologi yang melanda Aceh Tamiang bukan hanya menghancurkan rumah, tetapi juga memporak-porandakan ritme kehidupan.
