MENAGIH KEPASTIAN DI TANAH PENGUNGSIAN

Masalah klasik administrasi kependudukan kembali muncul ke permukaan. Ada NIK kosong. Ada nama berbeda antara KTP dan KK. Ada warga yang merasa berhak namun belum terdata. Ada pula yang tercatat dua kali.

Dalam situasi pascabencana, kesalahan kecil bisa berujung pada kecemburuan sosial.

Armia mengakui, inilah salah satu penyebab keterlambatan penyaluran dana bantuan stimulan.

Permohonan maaf itu bukan basa-basi politik. Di lapangan, tekanan sosial terus berdatangan. Warga menagih kepastian. Pemerintah desa meminta percepatan. Media sosial menjadi ruang keluh kesah.

KALAKS YANG TURUN KE LAPANGAN

DI TENGAH kerumitan itu, Armia memberi apresiasi khusus kepada Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Iman Suhery, S.STP., M.SP. Ia menyebut bawahannya itu bekerja tanpa mengenal waktu.

“Meski hari libur, beliau tetap turun mendata, mengevaluasi, dan menganalisis korban bencana agar tidak ada yang tertinggal,” ujar Armia.

Tim Verval mendatangi rumah-rumah warga. Mereka mencocokkan identitas, memeriksa dokumen, dan memperbaiki kesalahan input data. Proses ini seringkali berlangsung alot.

Ada warga yang tidak memahami prosedur. Ada yang tersinggung ketika dinyatakan TMK. Ada pula yang baru menyadari dokumennya tidak sinkron.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya