Oleh: Amru Hidayat, STP (Mahasiswa Magister Teknik Industri Universitas Syiah Kuala)
PROVINSI ACEH adalah tanah yang subur dengan sumber daya alam melimpah, namun juga berdiri di atas garis rapuh bencana.
Banjir, longsor, hingga gempa bumi menjadi bagian dari siklus alam yang terus menguji daya tahan masyarakatnya.
Di tengah ancaman itu, ketahanan pangan dan sistem logistik bukan lagi sekadar isu teknis—melainkan fondasi sosial yang menentukan apakah Aceh mampu bertahan atau justru tumbang ketika bencana datang.
Sebagai mahasiswa Teknik Industri, saya melihat bahwa sistem logistik penanggulangan bencana di Aceh masih cenderung reaktif.
Laporan Kinerja BPBA Tahun 2019 bahkan mencatat Indeks Risiko Bencana (IRB) meningkat, menandakan bahwa strategi mitigasi belum terjalin secara sistemik. Aceh seolah hanya bergerak setelah bencana terjadi, bukan sebelum.
Salah satu titik lemah yang paling nyata adalah pada fase last mile delivery—tahapan paling krusial dalam distribusi bantuan.
Ketika tanah longsor memutus akses jalan, desa-desa terisolasi, dan truk logistik terhenti di tengah jalur rusak, masyarakat di ujung rantai pasok menjadi korban pertama.
Tanpa sistem pre-positioning logistik atau jalur alternatif yang dirancang secara adaptif, distribusi pangan tak akan pernah tiba tepat waktu. Dan di situlah krisis kemanusiaan bermula.
