LBH Ismud Dukung DPD ALAMP AKSI Usut Indikasi Mafia Tanah Mantan Kakanwil BPN Aceh
BANDA ACEH | MA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Iskandar Muda (Ismud) Aceh dukung demo Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) minta Kejati Aceh untuk mengusut dan menyeret ke kursi pesakitan terkait indikasi mafia tanah mantan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh. Di Aceh Tamiang.
Begitu ditegaskan Ketua Yayasan LBH Ismud Aceh Muhammad Nazar, S.H pada mediaaceh.co.id. Jumat, 24 Februari 2023 di Banda Aceh.
Penegasan itu disampaikan Muhammad, atas Kasus dugaan mafia tanah yang diduga terlibat Mantan Kakanwil BPN Aceh.
Lebih lanjut Nazar menyebutkan, dugaan kuat mafia tanah masih sangat banyak berkeliaran dan meresahkan masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Terutama itu, tanah yang luasnya 598.000 meter, terletak di Kejuruan Muda itu adalah tanah milik negara yang sengaja di serobot untuk di jadikan milik pribadi dan dipecah menjadi 6 Persil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Nazar mengatakan, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD ALAMP AKSI Mahmud bahwa keseluruhan tanah itu adalah 6 Ha dengan harga Rp.6,43 miliar rupiah, bahwa yang mengeluarkan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Aceh Nomor 25/HN/BPN/2009 tanggal 29 Juli 2009 adalah H. Mursil, S.H., M.Kn, mantan Bupati Aceh Tamiang Terpilih pada periode 2017-2022 yang pada saat itu menjabat sebagai Kakanwil BPN Provinsi Aceh.
Pihaknya minta kepada Kejaksaan Tinggi Aceh untuk segera periksa dan menahan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan merugikan negara dan masyarakat luas khususnya Aceh Tamiang.
“Kita desak, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat untuk segera batalkan SK Keputusan Kakanwil BPN Aceh No:25/HN/BPN/2009 tanggal 29 juli 2009 karena diduga tidak berdasarkan azas hukum yang kuat,” Pungkas Nazar. [Syawaluddin].
