“Seharusnya para pejabat memprioritaskan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, bukan hanya fokus pada program fisik yang sifatnya bisnis,” ujar Fauzan.
Fauzan menambahkan bahwa setiap tahun banyak program kepentingan dengan berbagai modus kejahatan. Kegiatan fisik seperti ini sering kali menjadi program pokir dewan untuk mencari keuntungan besar, mudah diperjualbelikan, dan bisa dikerjakan sendiri, keluarga, atau kelompok. Bahkan, sudah menjadi asumsi publik bahwa para pejabat membangun aset pribadi menggunakan uang rakyat.
Ia menekankan pentingnya moral pejabat yang bersyariat Islam, khususnya di Kota Santri, untuk menjadi contoh yang baik agar semua kegiatan dilakukan secara transparan dengan tujuan yang jelas dan berpihak kepada masyarakat luas.
“Kondisi ekonomi masyarakat sangat tidak baik, ratusan anak stunting membutuhkan gizi, bukan paving block. Pj Bupati Bireuen harus menjelaskan alasan di balik program tersebut yang mencapai Rp 11 miliar,” tegasnya.
SAPA meminta agar program tersebut dijelaskan apakah merupakan program dinas atau kegiatan dewan. Jika merupakan pokir dewan, harus dipublikasikan karena itu adalah uang rakyat, bukan uang warisan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
