BANDA ACEH | mediaaceh.co.id – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, menyayangkan sikap pejabat yang dinilai tidak peka terhadap kondisi Aceh saat ini. Menurutnya, banyak program yang dilakukan tidak berpihak kepada masyarakat luas.
Fauzan menyoroti berbagai persoalan di Aceh, seperti kemiskinan, pengangguran, tingginya angka perceraian, kriminalitas, narkoba, dan masalah anak kekurangan gizi atau stunting. Ia mengaitkan masalah-masalah tersebut dengan faktor ekonomi serta ketidakhadiran Legislatif dan Eksekutif dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara riil.
“Sangat masif program kepentingan untuk memperkaya diri dan kelompok, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota di Aceh. Legislatif dan Eksekutif sewenang-wenang membuat program hanya fokus pada profit rupiah, bukan tujuan untuk kebutuhan masyarakat secara riil,” kata Fauzan, pada media lewat siaran persnya, Minggu 23 Juni 2024.
Ketua SAPA mencontohkan salah satu kegiatan yang dianggap tidak bermanfaat, yakni pemasangan Paving Block di Kabupaten Bireuen dengan anggaran tahun 2024 mencapai Rp 11 miliar lebih. Menurutnya, program ini hanya menguntungkan pejabat dan kelompoknya, bukan masyarakat.
Menurut data yang diterima SAPA, beberapa dinas yang terlibat dalam program paving block tersebut antara lain Dinas PUPR sekitar Rp 500 juta lebih, Dinas Kesehatan Rp 2,8 miliar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 6,2 miliar, Dinas Pendidikan Dayah sekitar Rp 1,8 miliar, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
“Seharusnya para pejabat memprioritaskan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, bukan hanya fokus pada program fisik yang sifatnya bisnis,” ujar Fauzan.
Fauzan menambahkan bahwa setiap tahun banyak program kepentingan dengan berbagai modus kejahatan. Kegiatan fisik seperti ini sering kali menjadi program pokir dewan untuk mencari keuntungan besar, mudah diperjualbelikan, dan bisa dikerjakan sendiri, keluarga, atau kelompok. Bahkan, sudah menjadi asumsi publik bahwa para pejabat membangun aset pribadi menggunakan uang rakyat.
Ia menekankan pentingnya moral pejabat yang bersyariat Islam, khususnya di Kota Santri, untuk menjadi contoh yang baik agar semua kegiatan dilakukan secara transparan dengan tujuan yang jelas dan berpihak kepada masyarakat luas.
“Kondisi ekonomi masyarakat sangat tidak baik, ratusan anak stunting membutuhkan gizi, bukan paving block. Pj Bupati Bireuen harus menjelaskan alasan di balik program tersebut yang mencapai Rp 11 miliar,” tegasnya.
SAPA meminta agar program tersebut dijelaskan apakah merupakan program dinas atau kegiatan dewan. Jika merupakan pokir dewan, harus dipublikasikan karena itu adalah uang rakyat, bukan uang warisan.
“Kita berharap tidak ada penyelewengan pada program tersebut. Jangan nantinya penerima manfaat adalah keluarga sendiri dengan modus membuka yayasan. Jika ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Aparat Penegak Hukum (APH) harus bertindak,” pungkas Fauzan Adami.(R).
