KPA Wilayah Lhok Tapaktuan Dukung Husnan Harun Jadi Kepala Bappeda Aceh

Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Lhok Tapaktuan Tgk. Juanda atau akrab disapa Wan Marinir.

TAPAKTUAN | MA Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Lhok Tapaktuan Tgk. Jawandra atau akrab disapa Wan Marinir, menyampaikan dukungan terbuka kepada Dr. Husnan Harun, ST., M.P., sebagai figur ideal untuk menjadi  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.

Hal itu disampaikan Wan Marinir secara khusus kepada mediaaceh.co id do Tapaktuan, Senin, (21/4.

Menurutnya, percepatan pembangunan berkelanjutan di Aceh sangat memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam merumuskan kebijakan publik berbasis data dan kebutuhan riil dalam  masyarakat.

Dikatakan, Dr. Husnan adalah tokoh yang paham betul bagaimana menyatukan visi pengelolaan sumber daya dengan strategi transformasi digital dan penguatan ekonomi lokal.

BACA JUGA...  KPA Kecam Keras Keinginan Pimpinan DPRA dan Pemerintah Aceh Ke Amerika Serikat

“Ini penting untuk mendorong investasi daerah dan memastikan pembangunan tidak stagnan,” ujar Wan Marinir.

Ia menekankan, Bappeda bukan hanya institusi teknis, melainkan satu instansi yang menjadi jantung dari perencanaan strategis di  daerah.

Dalam konteks ini, lanjut Wan Marinir, Aceh membutuhkan sosok yang tidak hanya cakap dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur, tetapi juga memiliki keberanian mendorong reformasi sistemik untuk menciptakan dampak nyata di lapangan.

“Kita tidak bisa lagi bergantung pada model lama dan sebaliknya, dibutuhkan figur yang bisa melihat Aceh dalam bingkai masa depan, dengan membangun infrastruktur strategis, memperkuat konektivitas antar wilayah, dan menciptakan sistem perencanaan yang akuntabel serta inklusif,” kata Wan Marinir.

BACA JUGA...  Wabup Asel H. Baital Mukadis Tinjau Lokasi Banjir di Kluet Tengah 

Sebagai pemimpin wilayah yang dekat dengan basis, dia menilai rekam jejak Husnan Harun selama ini konsisten dalam memperjuangkan arah pembangunan berbasis potensi lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan.

“Beliau punya kapasitas, integritas, dan pemahaman teknokratis yang tajam. Bukan hanya soal birokrasi, tapi menjawab  persoalan dan  tantangan pembangunan dengan terobosan nyata,” tegasnya.

Ia berharap Pemerintah Aceh mampu melihat urgensi penunjukan “bos”  Bappeda,  bukan dari aspek politis semata, melainkan dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.

BACA JUGA...  17 Tahun Perdamaian Aceh, KPA Pertanyakan Kejelasan Konkret Persoalan Bendera Aceh

“Pembangunan Aceh tidak bisa hanya dijalankan lewat proposal. Tetapi, harus ada visi, dan  keberanian mengeksekusinya. Sosok seperti Dr. Husnan Harun adalah jawaban dari kebutuhan itu,” tutup Wan Marinir.(Maslow Kluet)