JAKARTA | MA — Kritik tajam dilontarkan terhadap kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) yang dinilai telah melampaui kewenangannya dengan menjalankan program cek kesehatan gratis, kegiatan yang seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan.
“KomDigi itu offside. Bukan domain dia, tapi seolah-olah seperti Kementerian Kesehatan. Ngapain coba?” ujar seorang pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul kepada media, Senin (4/8/2025) menyoroti kehadiran Mentri Komdigi Meutya Hafidz di Sekolah Penabur.
Menurutnya, KomDigi seharusnya fokus pada permasalahan utama di ruang digital, seperti pemberantasan judi online dan pemblokiran konten pornografi yang hingga saat ini masih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.
“Sampai detik ini, orang masih bisa mengakses situs judi online dan situs porno. Itu fakta di lapangan yang tidak bisa dibantah. Harusnya itu yang jadi prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyayangkan keterlibatan langsung Menteri KomDigi dalam program cek kesehatan yang hanya bersifat informatif dan bisa dijalankan di level kepala bidang.
“Kalau cuma memberitakan atau mengedukasi masyarakat soal cek kesehatan gratis, itu cukup dilakukan oleh jajaran teknis. Tidak perlu sampai menterinya turun tangan. Apalagi ini bukan kebijakan dari kementeriannya sendiri,” tambahnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
