Bireuen (MA) – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam putusannya membatalkan keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/78 tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang pengesahan, pemberhentian penjabat Keuciek dan pengangkatan Keuchiek terpilih Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang dinilai bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.
Kasus timpangnya pelaksanaan pemilihan Keuchiek Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan yang ditengarai tidak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, menyusul terpilihnya Amiruddin Ibrahim sebagai Geuchiek Kapa yang kemudian dilantik Camat Peusangan, Erry Seprinaldi SSTP, M.Si pada 9 April 2019, kendati sebelum pelantikan, calon Keuciek Kapa, Evendi telah mengirimkan surat sanggahan kepada camat, namun surat sanggahan tidak digubris, pelantikan tetap jalan terus.
Dalam Pemilihan Keuchiek Kapa berlangsung tanggal 29 Januari 2019 yang dimenangkan Amiruddin Ibrahim, yang kemudian memicu ketidakpuasan calon lainnya, yang menilai Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) telah melakukan berbagai pelanggaran hukum serta bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.
Kemudian, calon Keuchik Kapa, Evendi menggugat Bupati Bireuen ke PTUN Banda Aceh Dalam gugatannya, Evendi melalui lima penasehat hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA) Banda Aceh, antara lain menuding Ketua Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatannya terhadap bakal calon Keuchik. Disebutkan adanya hubungan keluarga antara Ketua Tuha Peut Kapa, Rusli dan Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), Muhdin dengan, Amiruddin (Geuchiek Terpilih, sehingga independensi diragukan, yang pada akhirnya surat dari Ketua P2K dan Ketua Tuha Peut yang mengusulkan Amiruddin Ibrahim sebagai calon Keuchik Kapa, dinyatakan tidak sah.
Demikian juga terhadap nomor urut dan tanda gambar/foto calon yang tidak bedasarkan undian. Menanggapi tudingan penggugat tergugat, Armia, SH mengatakan alasan penggugat hanya mengada – ada, serta menyangkut nomor urut, disebutnya hal biasa kerap terjadi mengingat jumlah calon yang hanya tiga orang, sehingga dimungkinkan dengan cara yang mudah di mengerti, cepat dan tentunya tidak ada pihak yang dirugikan. Namun pada akhirnya surat dari Ketua P2K dan Ketua Tuha Peut yang mengusulkan Amiruddin Ibrahim sebagai calon Keuchik Kapa, dinyatakan tidak sah.
Dalam Sidang pemungkas PTUN, pada 28 Januari 2020, Majelis Hakim yang diketuai, Muhammad Yunus T, SH dengan hakim anggota masing-masing, Miftah Saad Caniago dan Rahmad T, SH, MH, memutuskan dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Serta menyatakan batal Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/76 tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang pengesahan pemberhentian penjabat Keuchiek dan Pengangkatan Keuchiek terpilih Gampong Kapa, Kemukiman Simpang Empat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.
Selain itu, Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa tersebut sebesar Rp 279 ribu.
Kabag hukum Setkab Bireuen, Armia, SH menjawab kepada media ini, di ruang kerjanya baru-baru ini, menyebutkan keputusan PTUN Banda Aceh yang diakuinya harus dihormati.Kemungkinan besar, tidak mengajukan memori banding lagi, meski masih ada waktu untuk menyatakan banding ke PT-TUN Medan.
“Hendaknya menjadi pengalaman bagi camat, untuk benar-benar menjalan tugas dan kewenangannya dengan benar. Kami sudah rembuk bersama para pejabat di Pemkab Bireuen, untuk tidak banding lagi,” ujarnya Armia dengan pasrah yang turut Ratna Mutia, SH yang dalam sidang di PTUN Banda Aceh bersama Nurul Fajri, SH menjadi kuasa khusus Bupati Bireuen untuk menghadapi gugatan calon Keuchik Kapa, Evendi yang juga di kenal sebagai Dosen di Unmuslim Peusangan.(Maimun Mirdaz).
