HUKOM  

Gawat, Ramai Oknum Karyawan BPKS Kumpulkan Bill Hotel Fiktif

Sabang, AP–Dikabarkan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), belum lama ini ditemukan sejumlah bill hotel fiktif dari beberapa oknum lembaga nasional itu. Bahkan, menurut kabar yang berkembang perbuatan yang merugikan keuangan Negara tersebut, mendapat teguran dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Jika hal tersebut benar terjadi maka dapat dinilai betapa lemahnya pengawasan, dalam tubuh BPKS sehingga sangat mudah oknum karyawan lembaga tersebut, mempermainkan uang Negara untuk kepentingan pribadi. Dengan tidak malu para oknum karyawan mempertanggungkan bll hotel fiktif.

Menurut pengakuan dari petugas salah satu hotel di jalan Panglima Polem Kota Banda Aceh, bill hotel kosong yang beredar di tangan sejumlah oknum BPKS mereka tidak mengatahui darimana didapati. Sampai-sampai mereka mendapat teguran keras dari managernya.

BACA JUGA...  Mengukur Keberpihakan Pansus DPRK Aceh Tenggara

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) provinsi Aceh, saat melakukan audit keuangan di lingkungan BPKS, sempat mencium bau busuk atas prilaku oknum karyawan, yang bekerja dengan gaji bulanan lumayan besar itu.

Disisi lain juga terdengar ada oknum karyawan BPKS yang mempertanggungankan  dana pribadi ke kas BPKS, seperti biaya Door Smeer kendaraan pribadi seolah-olah untuk kelihatan besih kendaraan pribadi, mengatasnamakan kendaraan dinas itu belum penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Saat diketahui bahwa ada karyawan BPKS bermain bill hotel fiktif, ada oknum pejabat lembaga tersebut merenget-renget dengan air mata buaya untuk meminta maaf kepada pimpinan, agar prilaku yang memalukan itu tidak ditindaklanjuti.

BACA JUGA...  Guna Memberi Dukungan Untuk Memajukan Kawasan Sabang, PWI Audensi ke BPKS

Sementara itu kepala BPKS Ir.Fauzi Husen, sudah cukup lelah untuk memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan karyawan, namun tetap saja ada oknum karyawan yang kerap bermain dibelakang pimpinan, kesannya kepala BPKS kerap kena tikam dari belakang.

Untuk itu, meskipun BPKS telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tentang keabsahan pengaturan kinerja namun, sebelumnya juga hal hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi seperti masalah kosumsi saat kegiatan Sabang Marine beberapa tahu lalu. Sehingga, kepala BPKS jika suatu saat dilidik tidak akan kena getahnya.

Kemudian dilembaga yang didanai Bappenas tersubut dlam rekrutmen karyawan, dinlai juga penuh dengan nipostime dimana anak, keluarga dan sahabat pejabat BPKS banyak yang bekerja di lembaga tersebut. Diharapkan kepada ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS), yaitu Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf) setelah menduduki kursi Gubernur, kiranya dapat membersihkan kotoran-kotoran dilingkungan BPKS.(jalal).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *