“Tanggung jawab pelaksanaan HAM itu ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Kemenkumham mempunyai tugas untuk mengukur sejauh mana implementasi HAM, untuk itu kita patut bersinergi dan berkolaborasi dalam hal Rencana Aksi Nasional HAM,” tambah Irfan.
Disisi lain, Asisten II Setdakab Aceh Timur, Darmawan saat membuka rapat menyampaikan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan informasi serta pemahaman tentang pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM di wilayah kabupaten Aceh Timur.
“Adapun tujuan dari Rapat ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaporan capaian aksi HAM serta menjaga sinergi dan kerja sama antara Kantor Wilayah dengan Kabupaten/Kota,” ujar Darmawan.
Menurut Darmawan, Rencana Aksi Nasional HAM merupakan komitmen Negara terhadap penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM baik ditingkat pusat, tingkat provinsi, maupun tingkat Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia.
“Untuk itu, pelaksanaan dan pelaporan rencana aksi HAM tingkat Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Aceh harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM tingkat Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Aceh dapat terlaksana dengan baik,” lanjut Darmawan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
