Kahlil menyebutkan bahwa Aceh, dengan tantangan ekonomi yang masih besar, menjadi lahan subur bagi politik uang. Ia khawatir jika hal ini dibiarkan, demokrasi Aceh akan hancur oleh kekuatan uang semata.
PPATK dan Penegak Hukum Diminta Bergerak Cepat
Kahlil menegaskan, PPATK memiliki peran krusial dalam melacak jejak aliran dana mencurigakan.
Ia meminta lembaga tersebut bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor-aktor di balik praktik money politic ini.
“Jika PPATK serius, kami yakin para pelaku ini bisa teridentifikasi. Jangan sampai rakyat Aceh dibiarkan menjadi korban permainan elit,” katanya.
Kahlil juga mengingatkan para pelaku money politic bahwa tindakan mereka tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak moralitas rakyat.
Ia meminta masyarakat Aceh untuk tidak tergiur dengan iming-iming uang instan.
“Politik uang adalah racun bagi masa depan Aceh. Jangan gadaikan harga diri hanya untuk beberapa lembar rupiah,” ujarnya tegas.
Money politic, menurut Kahlil, bukan hanya persoalan transaksi tetapi juga soal legitimasi. Ia menilai, jika politik uang terus dibiarkan, maka hasil pemilu di Aceh akan kehilangan kredibilitas.
“Pemimpin yang terpilih dengan uang tidak akan pernah memikirkan rakyat. Mereka hanya akan sibuk mengembalikan modal,” tutup Kahlil.
