Banda Aceh (ADC) – Wakil Ketua II DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, ST menilai, kebijakan yang dibuat Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh dengan menetapkan jadwal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada rentang waktu 19 Maret sampai 25 April 2018, telah memunculkan keresahan di kalangan orang tua dan peserta didik.
“Keputusan tersebut telah menimbulkan gejolak dan protes dari para siswa SMA / SMK / MAN di seluruh Aceh,” kata Irwan Djohan, Rabu (07/03/2018).
Disebutkannya, pada hari Rabu 6 Maret 2018 kemarin, puluhan siswa SMA mendatangi kantor DPRA untuk ‘berunjukrasa’ menyampaikan isi hati mereka. Ia menerima puluhan siswa tersebut di ruang Badan Anggaran DPRA, dan mencoba untuk menenangkan mereka sambil mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Untunglah gejolak yang muncul memperoleh respon cepat dari Kepala Disdik Aceh, yang kemudian membuat kebijakan baru untuk mengizinkan masing-masing sekolah menentukan jadwal USBN sendiri,” lanjutnya.
Tetapi kebijakan baru tersebut, menurut politisi partai NasDem ini, aneh, sebab, ia menduga para Kepala Sekolah di seluruh Aceh tidak akan berani melawan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, sehingga tidak berani mengusulkan jadwal sendiri.
“Kalaupun masing-masing sekolah berani mengajukan tanggal USBN sendiri, sehingga jadwal USBN menjadi tidak serentak, maka kemungkinan terjadinya kebocoran soal ujian sangatlah besar,” tuturnya.
Dia berharap, kasus ini menjadi pengalaman, agar pihak Disdik tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memunculkan persoalan. Ia juga menilai, kebijakan pengunduran jadwal USBN, bertujuan untuk memberi ruang lebih banyak untuk persiapan UN, agar hasil UN Provinsi Aceh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya.
“Tetapi, jadwal USBN di akhir April tersebut, akan berdampak anak-anak dari Aceh tidak bisa ikut tes sekolah-sekolah kedinasan seperti IPDN, STAN, LAN, Itulah salah satu penyebab munculnya keresahan, di samping beberapa persoalan lainnya seperti jadwal Bimbingan Belajar (Bimbel), dan lainnya,” tambahnya.
Ia juga berharap agar kedepan Disdik Aceh yang membawahi 800-an SMA/SMK, sebelum membuat kebijakan terkait jadwal USBN dan lainnya, seharusnya menggelar rapat terlebih dahulu dengan para pengawas sekolah dan kepala sekolah.
“Para pengawas sekolah dan kepala sekolah tentu lebih mengetahui kondisi di lapangan, maka, meminta masukan dari mereka sebelum membuat kebijakan adalah tindakan yang profesional,” tutupnya. [*]
