JAKARTA | MA — Pergeseran paradigma kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan tajam. Langkah pemerintah yang cenderung menuju etatisme ekonomi atau kapitalisme negara (state capitalism) dinilai berisiko memicu anomali pasar dan eksodus besar-besaran investor dari tanah air.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara yang juga peneliti senior, Denny Charter, menyoroti apa yang ia sebut sebagai “Trisula Maut”, tiga pilar kebijakan utama yang terdiri dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, ketiga kebijakan ini menempatkan negara bukan sekadar sebagai regulator, melainkan aktor dominan yang memonopoli ruang ekonomi.
“Kekuasaan ekonomi negara yang terlalu besar menciptakan efek desakan, distorsi pasar, dan instabilitas makroekonomi yang berpotensi menghancurkan iklim investasi privat,” ungkap Denny dalam keterangannya.
1. Danantara: Antara Superholding dan Hambatan Investasi. Pembentukan Danantara yang diproyeksikan menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) raksasa ala Temasek, dipandang sebagai bentuk ekstrem dari kapitalisme negara.
Denny menilai, konsolidasi aset-aset raksasa BUMN ke dalam satu entitas tunggal akan menciptakan “Leviathan” ekonomi.
