BANDA ACEH (MA) – Komisi I DPR Aceh menggelar kunjungan kerja ke DPR Kota Lhokseumawe dan diterima oleh Ketua Komisi A DPRK Lhokseumawe, Fauzan, serta Wakil Ketua Komisi A, Farhan Zuhri, S.Hum., M.Pd, Jum’at, (27/12).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, salah satunya adalah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang marak terjadi di wilayah itu.
Dalam kunjungan tersebut, hadir Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I., M.M, Wakil Ketua, Rusyidi Mukhtar (Ceulangiek), Sekretaris, Arif Padillah, S.I.Kom., M.M, serta anggota, Ir. Iskandar dan Raja Lukman Ziaulhaq.
Dalam pertemuan itu, Tim Komisi I DPR Aceh berdiskusi terkait 12 kasus TPPO yang telah terungkap di Kota Lhokseumawe, 11 di antaranya melibatkan anak-anak. Modus yang digunakan pelaku adalah menjanjikan gaji besar. Namun, kenyataannya, para korban dipekerjakan sebagai awak kapal nelayan dengan bayaran minim. Ironisnya, anak-anak tersebut tidak dapat pulang kecuali digantikan oleh korban lain.
Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk. Muharuddin, menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap TPPO. “Kasus ini sudah meluas, bahkan menyentuh institusi pendidikan. Kami mendesak perbaikan tata kelola perlindungan dan penempatan awak kapal perikanan migran, khususnya dalam proses perekrutan,” ujarnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
