Hal ini secara langsung meningkatkan hambatan masuk (barrier to entry) bagi pihak swasta dan asing di sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan finansial. “Investor asing cenderung enggan bersaing di pasar yang asimetris, di mana entitas negara mendapatkan keistimewaan regulasi dan akses modal tak terbatas. Danantara dipersepsikan sebagai predator pasar yang mengambil alih proyek-proyek lukratif,” jelasnya.
2. Ancaman Fiskal dari Program Populis.
Sektor fiskal juga tak luput dari kekhawatiran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan biaya ratusan triliun rupiah per tahun dianggap memaksa pemerintah memperlebar defisit APBN.
Kondisi ini, katanya, memaksa pemerintah untuk menerbitkan lebih banyak surat utang (SBN) atau menaikkan rasio pajak.
Akibatnya, terjadi penyerapan likuiditas besar-besaran dari pasar domestik yang mendorong kenaikan suku bunga. Sektor swasta pun kesulitan mendapatkan kredit murah, sebuah fenomena crowding-out yang nyata. “Investor yang melihat melambungnya biaya modal dan pelebaran defisit akan memilih memindahkan modalnya ke negara dengan kebijakan fiskal yang lebih prudent,” tambah Denny.
3. Distorsi Rantai Pasok Lewat Koperasi.
Pilar ketiga, Koperasi Merah Putih, yang bertugas mengontrol rantai pasok untuk program MBG, dinilai mengintervensi mekanisme harga bebas. Intervensi ini menciptakan unlevel playing field yang mematikan daya saing UMKM independen dan pemasok swasta.
