Ironisnya, semangat gotong royong kini tergantikan oleh semangat transaksional.
Komite sekolah yang semestinya menjadi wakil orang tua dalam pengawasan, justru sering bersekutu diam-diam dalam meloloskan pungutan. Sekolah yang semestinya menjadi pelindung, kini berubah menjadi institusi yang membebani.
Tak berlebihan jika publik hari ini kecewa. Hardiknas tak lagi dirayakan dengan perbaikan sistem, melainkan dengan selebrasi yang menutupi ketimpangan.
Saat para pejabat berpidato tentang pendidikan bermartabat, di lapangan orang tua harus menjual barang berharga agar anaknya bisa ikut “wisuda TK”.
Kondisi ini harus dihentikan. Pemerintah Daerah, baik Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tidak bisa terus saling lempar tanggung jawab.
Surat edaran Menteri dan Dinas Pendidikan Provinsi sudah cukup jelas: kegiatan wisuda tidak boleh bersifat wajib dan tidak boleh dibebankan ke orang tua murid.
Jika benar Hardiknas adalah hari keramat bagi dunia pendidikan Indonesia, maka seharusnya ia dijadikan momen kritik dan pembenahan.
Hentikan komersialisasi sekolah, dan sebaliknya beri ruang kepada nilai. Berikan kembali makna kepada pendidikan sebagai jalan pembebasan, bukan transaksi. Karena pendidikan sejatinya bukan soal gedung mewah, toga, atau panggung hiasan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
