Fachrul berharap setiap aspirasi yang datang dari Aceh dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah pusat sehingga dapat menjadi provinsi yang berkembang dan maju. “Sebagai wakil Aceh, persoalan Aceh bukan hanya persoalan implementasi MoU Helsinki namun banyak persoalan lainnya baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik yang harus di perjuangkan di pusat, oleh karena itu perjuangan melalui DPD RI harus di lanjutkan di DPR RI karena DPR RI memiliki kewenangan yang lebih besar dan kuat,” tegas Fachrul Razi.
Selain itu, Senator Vokal yang telah 2 Periode mendapatkan mandat dari rakyat Aceh di DPD RI ini mengatakan bahwa, DPR RI mempunyai fungsi, Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.
Maka dari itu, Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ungkapnya.
Ia melihat celah tersebut untuk melanjutkan Aspirasi – Aspirasi masyarakat Aceh didalam poin-poin MOU Helsinki nantinya dapat direalisasikan. Selain itu, menurutnya Pemerintah tidak konsisten dan tidak serius dalam menjalankan UU pemerintah Aceh, namun perlu wakil Aceh di Senayan yang lebih vokal dan lebih berani dalam berhadapan dengan pusat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
