Menurutnya, pembahasan anggaran merupakan agenda penting yang harus berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, komunikasi serta koordinasi antara legislatif dan eksekutif dinilai perlu diperkuat agar seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu.
Selain persoalan anggaran, rapat pimpinan DPRK juga membahas perkembangan penyusunan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam pembahasan tersebut, pimpinan dewan menilai masih terdapat sejumlah persoalan terkait kelengkapan dokumen yang perlu segera diselesaikan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan turut berdampak terhadap pembahasan tiga rancangan qanun lainnya yang memiliki keterkaitan dengan RTRW. DPRK meminta pemerintah daerah memastikan seluruh dokumen dan persyaratan administratif maupun teknis dapat dilengkapi sehingga proses legislasi tidak berlarut-larut.
Agenda lain yang turut menjadi perhatian adalah surat Bupati Simeulue terkait permintaan rekomendasi lahan Hak Guna Usaha (HGU). Pimpinan DPRK menilai persoalan tersebut membutuhkan kajian secara cermat dan komprehensif sebelum lembaga legislatif mengambil keputusan atau memberikan rekomendasi.
Rapat pimpinan tersebut menunjukkan DPRK Simeulue berupaya menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran sekaligus menjaga keseimbangan hubungan antara legislatif dan eksekutif.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
