DPRK berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti sejumlah persoalan yang telah dibahas, khususnya terkait KUA-PPAS, sehingga tahapan penyusunan APBK dapat berjalan tepat waktu dan tidak mengganggu program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Simeulue.(Kadri)
