Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara, M. Luthfi Hidayat, ST, MSP menegaskan dukungan terhadap RPJMD.
“Rancangan Qanun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui Dody Fahrizal, SE, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang profesional. “Kami menerima rancangan ini untuk ditetapkan menjadi qanun, dengan catatan adanya perbaikan mendasar dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan ke depan,” tegasnya.
Fraksi Partai NasDem yang diwakili Lenahati Kusuma Atmaza Rao, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penyusunan enam rancangan qanun strategis.
Hal serupa disampaikan Fraksi Sekate Sepakat melalui H. Samuri, SE, yang menyatakan persetujuan penuh terhadap rancangan qanun tersebut.
Rapat ditutup dengan pembacaan Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2025 dan penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Aceh Tamiang dan pimpinan DPRK.
Acara turut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, kepala OPD, insan pers, dan elemen masyarakat.
Adapun enam Raqan yang telah disahkan meliputi, pertama Pengelolaan Hutan Kota Kabupaten Aceh Tamiang, kedua Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tamiang, dan ketiga Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Kampung.
