Pelaksanaan survei ini berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Ada sembilan indikator yang diukur, mulai dari kesesuaian persyaratan layanan, kemudahan prosedur, kecepatan waktu, kewajaran biaya, kesesuaian hasil dengan standar, hingga kompetensi dan keramahan petugas. Survei ini juga menilai ketersediaan maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan pengguna layanan.
Menariknya, selain fokus pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), survei ini juga menyentuh aspek persepsi antikorupsi. Masyarakat diberi kesempatan menilai pelayanan terkait potensi diskriminasi, praktik di luar prosedur, pungutan liar, hingga adanya percaloan. Dari sini, Dinas Pendidikan Aceh juga akan menyusun Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) sebagai tolok ukur integritas pelayanan publik di lingkungan pendidikan.
Melalui dua instrumen ini—IKM dan IPAK—Dinas Pendidikan Aceh berharap lahir peta evaluasi yang lebih komprehensif. Hasil survei nantinya tidak hanya menjadi angka semata, tetapi juga dasar untuk merancang kebijakan pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan berintegritas.
“Harapan kami, seluruh stakeholder pendidikan di Aceh bisa berpartisipasi aktif. Semakin banyak yang terlibat, semakin akurat pula potret pelayanan yang kita dapatkan. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada peningkatan layanan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat,” tutup Marthunis.(R)
Halaman : 1 2
