OPINI  

Di Bawah Bayang Disrupsi Digital, Pers Tetap Menjadi Ruang Verifikasi Publik

Kedua, SPS perlu mendorong standar transparansi dalam kemitraan pemerintah dan media, termasuk keterbukaan pendanaan, transparansi kerja sama, serta perlindungan terhadap independensi editorial.
Ketiga, SPS dapat menginisiasi

National Trusted Media Initiative, yaitu penguatan identitas media terpercaya yang memiliki tata kelola editorial, standar etik, verifikasi, dan akuntabilitas publik yang jelas. Langkah-langkah tersebut penting agar transformasi digital tidak justru melemahkan demokrasi informasi dan kualitas ruang publik nasional.

BACA JUGA...  HANI 2022 dan Keprihatinan Terhadap Pemenjaraan Penyalah Guna Narkotika

SPS tidak anti terhadap perkembangan new media dan transformasi digital. Justru SPS mendukung inovasi dan adaptasi teknologi sebagai bagian dari masa depan industri media. Namun SPS menolak tegas jika pers direduksi menjadi sekadar alat distribusi narasi kekuasaan.

Di tengah dominasi algoritma, polarisasi opini, dan banjir informasi yang tidak terverifikasi, pers harus tetap berdiri tegak sebagai ruang verifikasi, ruang etik, dan ruang kepercayaan publik.

BACA JUGA...  Mengenal BEPS: Hubungannya dengan Urgensi PPN PMSE di Indonesia

Berkaitan dengan hal tersebut, masih dalam momentum World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang secara internasional diperingati setiap tanggal 3 Mei, Dewan Pers pada hari ini, 10 Mei 2026, menyelenggarakan Fun Walk bersama awak media dan masyarakat dengan tema “Pers Indonesia: Beradaptasi dan Berintegritas.” Kegiatan ini dimulai dan berakhir di Pelataran Gedung Dewan Pers, Jakarta.