Dasco dan Kursi RI-2: Modal Politik, Jejak Kekuasaan, dan Ujian Konstitusi

Minggu, 22 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Apabila hubungan antara eksekutif dan legislatif terlalu terkonsentrasi dalam satu lingkaran politik, efektivitas pengawasan berpotensi melemah. Kritik masyarakat sipil, oposisi, dan kelompok independen justru menjadi penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor kepentingan publik.

Karena itu, pencalonan Dasco — jika benar-benar terjadi — perlu disertai penjelasan mengenai bagaimana ia akan menjaga independensi kelembagaan, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan fungsi pengawasan DPR tidak berubah menjadi formalitas politik.

BACA JUGA...  Catatan Pinggir Raker SMSI Pusat 

Aspek lain yang juga perlu diperiksa adalah rekam jejak pengambilan keputusan dan transparansi. Jabatan publik setinggi wakil presiden menuntut keterbukaan yang lebih besar, bukan sekadar kepercayaan yang dibangun melalui kedekatan politik.

Ujian Bukan Sekadar Menjadi RI-2

Pergantian wakil presiden pada masa pemerintahan berjalan bukan perkara sederhana. Pengisian jabatan itu harus mengikuti ketentuan konstitusi, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan 2029.

BACA JUGA...  Hutan yang Dikhianati: Krisis Tata Kelola, Ketamakan, dan Masa Depan Aceh

Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. Dengan demikian, keputusan akhir tidak berada di tangan partai politik ataupun pimpinan DPR, melainkan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.

Berita Terkait

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan
Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan
Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku
Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal
Dari Ruang Curhat
Problem Aceh Selatan, WPR Versus  Tambang Ilegal 
Hari Damai, Bendera, Dan Pertarungan Politik Aceh
Aceh dan Generasi Kedua Perdamaian

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:37 WIB

Dasco dan Kursi RI-2: Modal Politik, Jejak Kekuasaan, dan Ujian Konstitusi

Kamis, 12 November 2026 - 10:38 WIB

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan

Senin, 9 November 2026 - 16:41 WIB

Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan

Selasa, 29 September 2026 - 17:56 WIB

Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku

Selasa, 29 September 2026 - 17:40 WIB

Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal

Berita Terbaru

Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkifli Gani Ottoh memberikan sambutan yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan integritas sebagai jurnalis.(Foto/mediaaceh.co.id)

PERISTIWA

Mandat Dadakan Konferprov PWI Aceh Jadi Sorotan

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:49 WIB

Terduga pelecehan anak saat diamankan di Mapolres Aceh Barat.

HUKOM

Polisi Amankan Pria Terduga Pelaku Pelecehan Anak

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:59 WIB

HUKOM

Polda Kaltim Dalami Dugaan Perekrutan Warga ke Rusia

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:54 WIB

Muhammad Zairin, S.H.

RAGAM BERITA

Zairin: Penjaga Marwah dan Benteng Integritas Wartawan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:47 WIB