Forum menyuarakan agar aset budaya itu, yang kini berada di bawah BUMN Pertamina Holding, kembali menjadi aset Pemerintah Aceh Tamiang sebagai bagian dari pelestarian cagar budaya.
5. Penegasan kewajiban sosial PT Pertagas
Karena instalasi jaringan pipa Pertagas melintas wilayah Aceh Tamiang, Forum menilai perusahaan harus hadir secara sosial untuk masyarakat di jalur pipa.
6. Inventarisasi HGU bermasalah
Forum mendukung pembentukan tim inventarisasi sesuai arahan Pemerintah Aceh untuk menertibkan status lahan perkebunan yang tidak jelas legalitasnya.
7. Mendorong Qanun Retribusi Jasa Daerah
Gagasan ini penting agar Aceh Tamiang memiliki sumber PAD baru yang tidak membebani rakyat, melainkan berasal dari sektor perkebunan besar.
8. Penguatan retribusi perizinan
Tujuannya agar PAD daerah lebih berkelanjutan, mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Rangkaian rencana kerja ini membuat delegasi DPRD Langkat berulang kali mencatat, menyimak, dan sesekali berdiskusi internal.
Diskusi yang Membuka Tabir Tantangan; Transparansi, Akuntabilitas, dan Inovasi.
SUASANA pertemuan semakin hangat ketika sesi diskusi interaktif dibuka. Anggota DPRD Langkat bertanya tentang mekanisme transparansi penyaluran CSR, potensi benturan kepentingan, hingga cara Forum menyatukan banyak pihak dengan latar belakang yang berbeda.
