Purba minta, Aparat Penegak Hukum (APK) melakukan penyelidikan untuk mengungkap adanya dugaan permain yang tidak sehat antara Rekanan dan pihak Barjas.
“Apakah Tender yang dimenangkan oleh CV Buntul Nege ini, tidak bertentangan dengan Pasal 22; Tentang Larangan Persekongkolan Dalam tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” jelasnya.
Lalu apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
“Kaitannya sebagai pedoman merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 12 tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemerintah,” pungkas Purba. [Syawaluddin].
