Birokrasi di Tengah Bencana

Syawaluddin; Penulis dan Redaktur Pelaksana mediaaceh.co.id.

Dimensi Ekologi yang Terabaikan

IRONISNYA, banjir yang melanda wilayah ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perubahan tata guna lahan dan kerusakan daerah aliran sungai juga memperparah dampak banjir.

Artinya, bencana yang terjadi bukan hanya fenomena alam, tetapi juga bagian dari krisis ekologi.

BACA JUGA...  Tiga Tahun tak Dibayar Gaji, Dianggap Pemerintah Tidak ada

Dalam konteks seperti ini, bantuan stimulan bukan sekadar bantuan sosial. Ia merupakan bagian dari upaya negara untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak oleh kerusakan lingkungan.

Ketika bantuan tersebut tersendat oleh birokrasi, yang dipertaruhkan bukan hanya kecepatan penyaluran dana, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Negara Harus Hadir Lebih Cepat

KETERLAMBATAN bantuan bencana seringkali terjadi bukan karena pemerintah tidak memiliki dana, tetapi karena sistem administrasi yang terlalu kaku.

BACA JUGA...  LEBARAN TANPA TENDA DARURAT

Birokrasi memang diperlukan untuk menjaga akuntabilitas. Namun dalam situasi darurat, negara juga dituntut untuk bertindak cepat.

Pengalaman di Aceh Tamiang menunjukkan bahwa mekanisme penanganan bencana masih memerlukan penyempurnaan.

Sinkronisasi antara kebijakan Kemendagri dan BNPB menjadi kunci penting agar bantuan kepada korban tidak tersendat di meja birokrasi.